CSP ReKOMPAK JRF dan perencanaan

Posted on Updated on


ReKOMPAK Jogja dalam program Community Settlement Plan (CSP) atas dana dari Java Reconstruction Fund (JRF) dengan leading sector Departemen Pekerjaan umum menempatkan para pelaku CSP sebagai perencana (PLANNER), terutama ke arah mitigasi bencana. Program CSP ini berjalan di 47 kelurahan di D.I.Yogyakarta. Untuk Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman ada di :

  • Kecamatan Kraton (Kelurahan Panembahan, Patehan dan Kadipaten).
  • Kecamatan Kotagede (Kelurahan Prenggan, Purbayan, dan Rejowinangun)
  • Kecamatan Prambanan (Desa Sambi Rejo, Gayam Harjo dan Sumber Harjo)

Semua pelaku menjadi agen perencana bagi masyarakat. Masyarakat disinaoni (diberi pembelajaran) mengenai perencanaan desa/kelurahan. Pelaku utama ada di masyarakat, ini yang dimaksud pemberdayaan. Kecapatan dalam pemahaman di masyarakat tentusaja bergantung atas SDM, data dan waktu yang melekat padanya. Jadi kecepatan serapan, dan tingkat pemahamannya pun akan berbeda-beda.

Sedikit sharing (berbagi) mengenai perencanaan, dimana perencanaan merupakan kegiatan yang berakar dalam setiap perilaku manusia di segala tingkat sosial, mulai dari tingkat individual sampai pada kelompok masyarakat. Pada dasarnya perencanaan ada dalam keseharian. Tetapi menjalankan tugas rutin itu bukan perencanaan melainkan kegiatan yang wajar dan pada umumnya (rutin).

Perencanaan bukan kegiatan yang berdiri lepas dari kegiatan lain. Perencanaan memiliki pijakan yang beranjak realitas dan berkembang atas analisa. Jadi rencana bukan sekedar cita-cita, namun cita-cita yang berdasar. Untuk itu akan lebih baik jika perencanaan dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang.

Perencanaan dikerjakan oleh beberapa individu dan bermaksud untuk mempengaruhi arah tindakan grup, organisasi dan pemerintah. Integrasi pikiran dalam merencanakan harus berpijak pada kondisi eksisting yang telah dianalisa dan diperhitungkan. Dalam penyusunan Renstra (strategic planning) maupun perencanaan komprehensif (comprehensif planning) unsur kepakaran dan kelengkapan informasi menjadi penting, bukan individual.

Proses penyusunan rencana selalu menjumpai masalah yang senantiasa berbeda dari waktu ke waktu. Tempat yang berbeda menghasilkan perencanan yang berbeda. Spatial planning menjadi sudut pandang perencana dalam melihat kawasan. Itu penting. Perencana biasanya hanya mengandalkan pada pengalaman dalam memecahkan masalah. Bagaimana jika tidak memiliki pengalaman yang cukup? Informasi dari pengalaman tempat lain, buku atau kepakaran, menjadi pembelajaran alternatif.

Perencana harus membedakan antara masalah non rutin yang dihadapi terhadap masalah rutin yang cenderung mudah dan tidak memerlukan pemikiran yang serius. Dengan demikian perencana dituntut oleh pembaruan masalah.

Participatory planning yang diusung dalam CSP sebenarnya merupakan contoh proses pembelajaran (leason learned) yang bagus. Perencanaan yang dihasilkan merupakan hasil dari pemetaan swadaya, data-data yang ada dan visi masyarakat, yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh masyarakat langsung.

Sehingga sangat disayangkan ketika enam huruf menjadi beban bagi si-perencana. Enam huruf tadi adalah P-R-O-Y-E-K. Proses pemberdayaan terancam oleh waktu proyek! Tetapi apa benar jika waktu lebih lama maka masyarakat akan lebih berdaya? Mana yang lebih benar, pemberdayaan masyarakat dengan membiarkan masyarakat melakukan sesuai kapasitasnya namun dapat berlangsung lama? Atau mempercepat kegiatan sesuai schedule padat sehingga segera muncul hasil? Atau memberi ruang yang cukup namun tetap dalam koridor pemberdayaan? Tentusaja tinggal dijawab dengan apa mau ‘si pemilik visi’ dan si ‘pemilik’ enam huruf tadi, mau outputnya, atau outcome atau benefit yang dicari. Bukankah pemberdayaan dan fasilitasi tidak semestinya kebanyakan ngudokke (memerintahkan harus!). Kudu sragam, kudu cepet tur kudu apik.

Sebelum seorang planner memberikan ilmu planningnya, dirinya sendiri harus dibekali dengan MasterPlan yang mengatur proses pembuatan perencanaan itu sendiri. Rencana atas rencana (plans of plan). Bicara masterplan, tentusaja bukan hanya time schedule saja. Ada pembekalan (amunisi) dalam bentuk sistem prosedur pelaporan, SOP-SOP dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan tadi dipakai semua pelaku untuk menentukan hasil dari perencanaan, tercapai atau tidak, dari siklus per siklus. Sehingga semua pelaku paham tingkat keberhasilannya. Jadi bukan milik perseorangan/kelompok tertentu saja.

Masyarakat jika telah merasa sebagai perencana untuk kampungnya yang memiliki visi mitigasi bencana, memiliki data dan tahu cara menanalisisnya menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat tahan bencana. Meskipun terpaksa berada pada lokasi rawan bencana, namun kapasitas yang dimiliki mampu membuatnya tahan. Dengan demikian tingkat kerentanan turun dan resiko bencanapun rendah. Kalau menurut Twigg, masyarakat yang tahan bencana adalah uthopia. Semoga bukan.


ajiek darminto

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s