Planning

Peta Risiko Bencana tidak Relevan untuk Tata Ruang

Posted on Updated on


Ya. Peta Risiko Bencana tidak relevan dan tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan tata ruang wilayah. Peta tata ruang memuat informasi perencanaan dimasa mendatang. Artinya peta ini merupakan alokasi ruang, baik struktur maupun pola-nya di masa mendatang.

Mengapa tidak relevan? Peta Risiko Bencana merupakan peta turunan (setidak-tidaknya) dari peta bahaya dan peta kerentanan. Peta bahaya merupakan potensi merusakkan proses atau situasi. Sementara kerentanan merupakan kondisi suatu komunitas yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Bertemunya bahaya dan kerentanan menghasilkan risiko. Artinya risiko bencana akan semakin tinggi jika bahaya dan atau kerentanan tinggi dan bertemu pada satu ruang yang sama. Jadi jika bahaya tinggi berada pada tempat/ruang yang berbeda dengan tingginya kerentanan maka tidak akan menghasilkan risiko bencana.

Baca entri selengkapnya »

Mengapa Sektor Informal Sering Terlambat Ditangani dalam Recovery?

Posted on Updated on


ajiekdarminto.worpress.comSaya mencoba mendalami dari beberapa informasi untuk menjawab pertanyaan diatas. Sektor informal ini tidak mudah tersentuh oleh proses rekonstruksi dalam kerangka besar recovery. Sektor ini terpinggirkan karena alasan administrasi sehingga keberpihakan yang lemah. Alasan klasik agaknya menjadi pertimbangan. Sektor informal sering tidak terdata dan didampingi oleh data yang valid. Sementara itu sektor ini ada secara riil. Kawasan Phuket agaknya bisa menjadi tempat belajar yang cukup bagus.

 ajiekdarminto.wordpress.ocm

Gempa bumi dengan kekuatan 9,3 skala richter (versi kedua 8,9 SR) yang terjadi 26 desember 2004 menelan banyak lebih dari 150.000 korban tewas (Wikipedia, 2007). Efek ikutan gempa dengan kedalaman 10 km di 160 km Banda Aceh,  yaitu gelombang tsunami. Setidaknya terdapat 8 negara yang terkena dampak langsung, yaitu Indonesia, Srilanka, India, Bangladesh, Maladewa, Somalia, Malaysia dan Thailand.

Kawasan Phuket, Thailand, merupakan kawasan turis yang terkena dampak terbesar di Thailand. Korban jiwa di wilayah tersebut menurut Wikipedia mencapai 5305. Kerugian terbesar pada sektor parwisata. Sektor ini merupakan matapencaharian sebagaian besar penduduk Phuket.

Aktifitas ekonomi lokal menjadi salah satu indikator ketahanan akan bencana. Tanpa pertukaran uang dalam berbagai aktifitas, maka kelangsungan hidup, perjuangan untuk pemulihan menjadi sangat terbatas. Para korban harus segera membangun kembali rumah dan lingkungannya.

Wisatawan paska tsunami masih membatasi diri untuk bepergian ke lokasi yang terkena dampak tsunami. Laporan media dan persepsi turis mempengaruhi persepsi turis yang akan datang. Media berperan besar dalam industri ini. Wisatawan tidak ingin ‘pencarian surga’ berubah menjadi bencana yang menakutkan. Baca entri selengkapnya »

INDONESIA MOST LIVABLE CITY INDEX 2009

Posted on Updated on


Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia telah melakukan penelitian Indonesia Most Liveable City Index, untuk mengetahui persepsi tingkat kenyamanan hidup di kota yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia.

Dalam press releas yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Desember 2009, Sekjen IAP, Ir. Bernardus Djinoputro, mengatakan bahwa mayoritas besar kota-kota besar di Indonesia dinilai tidak nyaman oleh warganya.

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap warga di masing-masing kota diketahui bahwa Nilai rata-rata (mean) indeks adalah 54,17, dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 65,34 dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah adalah Kota Pontianak dengan indeks 43,65.

Laporan lengkap silakan download disini.

Kota – kota dengan indeks diatas rata–rata adalah : Yogyakarta, Manado, Makassar dan Bandung. Sedangkan kota – kota dengan indeks dibawah rata-rata adalah Jayapura, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, Palangkaraya, Jakarta, Pontianak. Berikut adalah indeks persepsi kenyamanan untuk setiap kota :

1 Yogyakarta 65.34
2 Manado 59.90
3 Makassar 56.52
4 Bandung 56.37
5 Jayapura 53.86
6 Surabaya 53.13
7 Banjarmasin 52.61
8 Semarang 52.52
9 Medan 52.28
10 Palangkaraya 52.04
11 Jakarta 51.90
12 Pontianak 43.65

Berdasarkan survey terhadap persepsi masyarakat yang telah dilakukan diketahui beberapa temuan yang cukup menarik, diantaranya adalah :
1. Kriteria Penataan Kota
Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangkaraya memiliki angka prosentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %. Kota Palangkaraya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Dari sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai.
Hal yang sebaliknya terjadi dengan Kota Bandung. Kota dengan persepsi terendah untuk aspek tata kota adalah Kota Bandung hanya 3 %. Artinya bahwa hanya 3 % responden warga Kota Bandung yang menganggap penataan kota Bandung baik, selebihnya 97 % menganggap aspek penataan Kota Bandung buruk.
Angka 3 % ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota, dan itu ada di Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa warga Kota Bandung sangat tidak puas dengan kondisi penataan kota Bandung sekarang. Salah satu hal yang dapat dilihat secara kasat mata adalah indikasi komersialisasi kota yang bergerak terlalu jauh yang merampas ruang-ruang publik yang tentu hal ini dinilai tidak baik oleh masyarakat kota.
Tentu saja indikasi ini harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder pembangunan Kota Bandung, baik pihak pemerintah, swasta, akademisi, praktisi dan pihak masyarakat dan swasta untuk ikut mengawal kondisi Tata Kota Bandung menuju penataan kota yang lebih baik.
Pada dasarnya, kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan dan keamanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian kriteria penataan kota ini berdampak besar terhadap aspek kehidupan perkotaan lainnya.

2. Kriteria Ketersediaan Lapangan Kerja.
Untuk kriteria ini warga Kota Jakarta memiliki persepsi yang paling rendah, Baca entri selengkapnya »

Seminar Nasional: Identitas Kota-kota Masa Depan di Indonesia

Posted on Updated on


Diselenggarakan oleh: Departemen Pekerjaan Umum – GMPPR – Hari Bakti PU ke-64 – The Wedhanapura – IAP – IAI

Sanur Bali, 21 Desember 2009

Sub tema:

  1. Green City for The Living
  2. Kota Indonesia yang Adaptif Terhadap Bencana
  3. The City of Enterprise
  4. Smart Growth City

Calls For Papers

  • Batas akhir pemasukan abstrak : 20 November 2009
  • Pengumuman abstrak : 27 November 2009
  • Pemasukan makalah lengkap : 4 Desember 2009

Format

  • Abstrak            : Font Arial 10, spasi 1, maksimum 500 kata
  • Makalah          : Font Arial 11, spasi 1, maks. 10 halaman A4
  • Abastrak dan makalah menggunakan Bahasa Indonesia.

Abstrak dikirim via email ke alamat: Baca entri selengkapnya »

Gempa Sumbar 090930

Posted on Updated on


sumbargempa090930 (sumber: bmkg.go.id)

Versi USGS:

M 5.5, southern Sumatra, Indonesia;
UTCWednesday, September 30, 2009 05:38:54 PM at epicenterDepth: 104.20 km (64.75 mi)

M 7.6, southern Sumatra, Indonesia;
UTCWednesday, September 30, 2009 05:16:09 PM at epicenterDepth: 80.00 km (49.71 mi)

Baca entri selengkapnya »

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Belajar dari Kawasan Carribea

Posted on Updated on


Sebelum tahun 1990 usaha-usaha manajemen bencana tidak terintegrasi di dalam perencanaan pembangunan di kebanyakan Kepulauan Caribea. Pada masa tersebut tidak ada kerangka yang terintegrasi dan melembaga mengenai perencanaan pembanguanan dan investasi. Dari satu perspektif yang kelembagaan, negara-negara di kawasan Caribea terdiri dari negara-negara yang berdaulat dengan birokrasi yang terpisah.

Carribea_mapKerjasama antar negera di Kepulauan Caribea sudah mulai dilaksanakan sejak donor internasional berkolaboarasi di akhir tahun 1980. Donor-donor tersebut membentuk The Pan Caribbean Disaster Prevention and Planning Program (PCDPPP). Proyek ini merupakan kerjasama regional pertama kali dengan agenda kebencanaan. Kerjasama tersebut masih bersifat sementara.

Setelah kejadian Topan Badai Gilbert and Hugo,tahun 1993, muncul organisasi Organization of America State (OAS), United States Agency for International Development (USAID), Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP). Program pertamanya adalah The Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA), Caribbean Development Bank (CDB), dan kerjasama donor yang diarahkan khusus untuk: 

  • Berbagi data mengenai kerentanan bencana
  • Mengerahkan dukungan swasta dalam penghitungan bahaya (hazard assessment), dan
  • Membangun pendekatan yang komprehensif dalam manajemen resiko bencana. Baca entri selengkapnya »