bencana

Peta Risiko Bencana tidak Relevan untuk Tata Ruang

Posted on Updated on


Ya. Peta Risiko Bencana tidak relevan dan tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan tata ruang wilayah. Peta tata ruang memuat informasi perencanaan dimasa mendatang. Artinya peta ini merupakan alokasi ruang, baik struktur maupun pola-nya di masa mendatang.

Mengapa tidak relevan? Peta Risiko Bencana merupakan peta turunan (setidak-tidaknya) dari peta bahaya dan peta kerentanan. Peta bahaya merupakan potensi merusakkan proses atau situasi. Sementara kerentanan merupakan kondisi suatu komunitas yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Bertemunya bahaya dan kerentanan menghasilkan risiko. Artinya risiko bencana akan semakin tinggi jika bahaya dan atau kerentanan tinggi dan bertemu pada satu ruang yang sama. Jadi jika bahaya tinggi berada pada tempat/ruang yang berbeda dengan tingginya kerentanan maka tidak akan menghasilkan risiko bencana.

Baca entri selengkapnya »

Gunung Merapi (6): Peta-peta daerah rawan bencana

Posted on Updated on


Peta-peta Rawan Bencana Merapi, semoga bermanfaat. Klik untuk memperbesar.

ajiek darminto

Gunung Merapi (5) Sehari sebelum erupsi

Posted on


Ini foto-foto Kepuharjo, Kaliadem dan Wedang Gedang sehari sebelum erupsi. Mungkin itu wedang gedang terakhir sebelum ibunya ngungsi… entah nunggu berapa lama lagi ada wedang gedang disana. Duduk sambil deg-deg-an menikmati Merapi yg sedang bergemuruh… Kalo jadinya seperti hari ini, mungkin hari itu urung naik.. Silakan kasih komment.

Foto: BB Andhika dan Nikon 5000D Ajiek

Gunung Merapi (1)

Posted on Updated on


Gunung Merapi menjadi topik hangat berita belakangan ini. Julukan Most Active Volcano In The World agaknya sangat beralasan. Merapi unik. Mungkin sudah ratusan alat (sensor) dipasang untuk memantau gunung ini sejak puluhan tahun yang lalu.

Gunung Merapi dari citra satelit Landsat TM

Bahaya volkan ini melengkapi warna bencana di DIY. Selain potensi gempa tektonik dan potensi tsunami pada sisi selatan, potensi longsor disisi barat, kekeringan pada sisi tenggara, Merapi menempati sisi utara. Inilah menariknya Jogja. Tumpuan ekonomi pada sektor wisata masih menjadi primadona, meskipun memiliki kerentanan bencana. Data resmi yang ada, sektor properti paska bencana sedang mengalahkan sektor ini. Baca entri selengkapnya »

Gempa Sumbar 090930

Posted on Updated on


sumbargempa090930 (sumber: bmkg.go.id)

Versi USGS:

M 5.5, southern Sumatra, Indonesia;
UTCWednesday, September 30, 2009 05:38:54 PM at epicenterDepth: 104.20 km (64.75 mi)

M 7.6, southern Sumatra, Indonesia;
UTCWednesday, September 30, 2009 05:16:09 PM at epicenterDepth: 80.00 km (49.71 mi)

Baca entri selengkapnya »

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Belajar dari Kobe

Posted on Updated on


Negara Jepang memiliki sejumlah bencana, dimana bencana-bencana tersebut menjadi keseharian masyarakatnya. Banjir dan tanah longsor sebagai kelanjutan hujan deras menjadi bencana pembunuh utama di Jepang. Manajemen bencana di Jepang, seperti saat ini, dimulai dari beberapa rentetan bencana besar.

Pada tahun 1959 terjadi Topan Teluk Ise (Ise-Bay Typhoon) menjadi titik tolak manajemen bencana di Jepang. Menurut Dr Haruo Hayashi, 2003, sistem manajemen bencana di Jepang didesain untuk mereduksi kerusakan oleh banjir dan longsor. Sistem tersebut telah sukses dalam mengurangi tingkat kematian akibat bencana. Setidaknya tercermin dalam penurunan tingkat kematian akibat bencana di Jepang sejak tahun 1945 hingga 2000.(Sumber: Koji Suzuki, 2007)

Selama masa tersebut hanya terjadi 17 kali kejadian gempa. Tujuh gempa diantaranya membunuh lebih dari 100 orang. Tsunami menjadi bencana ikutan terjadi dalam tiga kejadian gempa besar yaitu tahun 1960, 1984 dan 1993. Dengan demikian tsunami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen bencana gempa di Jepang.

Kobe2Manajemen bencana gempa dan tsunami itu yang tidak dipersiapkan hingga saat gempa 1995 di Kota Kobe. Bencana Kobe telah menjadi titik tolak penanganan bencana di Jepang. Gempa yang menewaskan lebih dari 6.481 orang membawa kesadaran akan building codes.

Gempabumi ini menciptakan satu tantangan besar untuk masyarakat bencana di Jepang. Jika dibandingkan dengan gempa bumi terbesar di Amerika Serikat (Northridge) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan Bencana Northridge US dan Kobe

Indikator

Northridge, Amerika

Kobe, Jepang

Korban jiwa 57 6481
Kehilangan tempat tinggal 20.000 400.000
Kerusakan rumah 30.000 200.000
Kerugian properti US$ 42 Milyar US$ 150+ Milyar
Kerugian barang terasuransi 1 US$ 4 Milyar US$ 10 Milyar

Hayashi, 2003, Koji Suzuki, 2007

Penggunaan aturan bangunan di Jepang telah diterapkan diperbarui, diantaranya pada tahun 1971 dan 1981. Pada sentral bisnis di Kota Kobe setelah kejadian gempa besar (1995), bangunan yang menggunakan aturan bangunan terbaru terbukti dapat bertahan.

kobe3Pemulihan akibat gempa bumi Kobe memakan waktu yang cukup lama (long-term recovery), bahkan tersulit bagi isu manajemen bencana. Selama delapan tahun, masyarakat Kobe baik disektor publik maupun di sektor swasta masih merasa belum pulih benar (fully recovered). Jumlah pekerja yang terlibat cukup banyak. Dalam memfasilitasi masa pemulihan yang panjang tersebut, pemerintah Jepang mengalokasikan dana US$ 80 Milyar pada tahun pertama. Dana ini dipergunakan untuk pemulihan infrastruktur dan fasilitatas umum. (Hayashi, 2003)

Tingkat kerusakan infrastruktur dan fasilitas pubnlik kurang lebih 35% dari total kerusakan yang ada. Selebihnya adalah rumah pribadi yang mencapai 60%. Dengan demikian maka sangat tidak memungkinkan dana pemerintah Jepang untuk membiayai seluruh proses pemulihan tersebut. Langkah yang diambil adalah menumbuhkan dan menggerakkan sektor swasta untuk pemulihan. Baca entri selengkapnya »