Hazard

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Kritisi Rumus PRB (1)

Posted on Updated on


Pernah bertemu rumus Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ini?


Menurut saya, rumus ini bukan rumus PRB dan atau rumus menghitung Risiko Bencana. Namun jika mau dipaksakan bisa bisa saja. Yang perlu dipahamkan disini adalah hubungan antar faktor penentu risiko bencana. ‘Rumus’ ini adalah pendekatan berfikirnya saja. Sedangkan jika diterapkan secara matematis tentusaja harus disertai dengan argumentasi yang lebih kuat dan lengkap. Faktor terpaan dan ketahanan belum masuk disana.

Pada beberapa kasus saya pernah menemui rumus ini dipakai dengan perbandingan yang sama (faktor: 1). Sehingga nilai kerentanan sebanding dengan bahaya, bagaimana jika terjadi jika bahaya 2x lebih besar energi dan kecepatannya?

PRB adalah Whats Next After The Risk Assesment? Lebih kompleks. Mengenai rumus ini pun saya belum setuju. Coba lihat, misalnya ada masyarakat yang tinggal disuatu kawasan dengan kondisi seperti ini:

  • Permukiman yang tinggal di 50 meter kanan kiri sungai–> vulnerability tinggi
  • Sungai sering banjir–> hazardnya juga tinggi

Jika dinilai dengan rumus diatas, PASTI risikonya tinggi. Tetapi lihat beberapa faktor ini : Baca entri selengkapnya »