PRB

Ujung dari Pengurangan Risiko Bencana

Posted on Updated on


Tiba-tiba ingat teman yang bilang kurang lebih begini, “… tangguh bencana, apa hubungannya dengan kesejahtaraan”. Waktu itu kami sedang diskusi tetang visi misi desa dampingan. Dengan sedikit senyum, seolah saya yang mengada-ada, waktu itu saya setuju tangguh bencana berada di depan kata-kata kesejahteraan.

Dari facebook Azis Setyawan (thanks bro)Dari facebook Azis Setyawan

Kami sedang berdiskusi dengan warga, untuk mereview visi misi desa. Tangguh bencana dan kesejahteraan sekilas memang tidak ada hubungannya. Mungkin yang dimaksud teman tadi, yang berhubungan dengan kesejateraan mungkin sebatas peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan, produktifitas lahan yang tinggi, pasar yang luas, profit yang tinggi, tanah subur dan seterusnya…

Jawaban saya mudah, “apakah itu bisa terjadi ada jika terkena bencana?” Logikanya adalah bencana itu merusak dan mahal. Jika mampu bertahan dan mengatasi potensi kerusakan bukankah itu juga menjadi lebih sejahtera? Recovery bencana itu luar biasa mahal. Coba kita lihat beberapa bencana besar:

  • Tsunami Aceh (2004) nilai kerugiannya Rp. 46,7 Trilliun
  • Gempa Yogya (2006) nilai kerugiannya Rp.29,2 Trilliun
  • Erupsi Merapi (2010) nilai kerugiannya Rp.3,2 Trilliun (angka sementara)
  • Total dari ketiga bencana tersebut Rp. 79,1 Trilliun, kalo ditulis lengkap Rp.79.100.000.000.000,00

Coba ambil kalkulator dan buat estimasi sederhana, kita bikin program kecil kelompok UKM peternak ikan lele beranggotakan 5 orang dengan modal stimulan Rp.5.000.000,00 akan ada 15.820.000 kelompok UKM atau 79.100.000 orang berdaya akan ekonominya dan Insya ALLAH lebih sejahtera. 79 juta artinya 30% penduduk Indonesia.

Bencana mungkin bagian dari nasib, tetapi bukankah manusia diberi akal dan pikiran untuk mengubah nasib tadi?

Bagaimana pendapat teman-teman?

 

(foto diambil dari facebook Aziz Setyawan. Nuwun Zis.

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Belajar dari Kobe

Posted on Updated on


Negara Jepang memiliki sejumlah bencana, dimana bencana-bencana tersebut menjadi keseharian masyarakatnya. Banjir dan tanah longsor sebagai kelanjutan hujan deras menjadi bencana pembunuh utama di Jepang. Manajemen bencana di Jepang, seperti saat ini, dimulai dari beberapa rentetan bencana besar.

Pada tahun 1959 terjadi Topan Teluk Ise (Ise-Bay Typhoon) menjadi titik tolak manajemen bencana di Jepang. Menurut Dr Haruo Hayashi, 2003, sistem manajemen bencana di Jepang didesain untuk mereduksi kerusakan oleh banjir dan longsor. Sistem tersebut telah sukses dalam mengurangi tingkat kematian akibat bencana. Setidaknya tercermin dalam penurunan tingkat kematian akibat bencana di Jepang sejak tahun 1945 hingga 2000.(Sumber: Koji Suzuki, 2007)

Selama masa tersebut hanya terjadi 17 kali kejadian gempa. Tujuh gempa diantaranya membunuh lebih dari 100 orang. Tsunami menjadi bencana ikutan terjadi dalam tiga kejadian gempa besar yaitu tahun 1960, 1984 dan 1993. Dengan demikian tsunami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen bencana gempa di Jepang.

Kobe2Manajemen bencana gempa dan tsunami itu yang tidak dipersiapkan hingga saat gempa 1995 di Kota Kobe. Bencana Kobe telah menjadi titik tolak penanganan bencana di Jepang. Gempa yang menewaskan lebih dari 6.481 orang membawa kesadaran akan building codes.

Gempabumi ini menciptakan satu tantangan besar untuk masyarakat bencana di Jepang. Jika dibandingkan dengan gempa bumi terbesar di Amerika Serikat (Northridge) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan Bencana Northridge US dan Kobe

Indikator

Northridge, Amerika

Kobe, Jepang

Korban jiwa 57 6481
Kehilangan tempat tinggal 20.000 400.000
Kerusakan rumah 30.000 200.000
Kerugian properti US$ 42 Milyar US$ 150+ Milyar
Kerugian barang terasuransi 1 US$ 4 Milyar US$ 10 Milyar

Hayashi, 2003, Koji Suzuki, 2007

Penggunaan aturan bangunan di Jepang telah diterapkan diperbarui, diantaranya pada tahun 1971 dan 1981. Pada sentral bisnis di Kota Kobe setelah kejadian gempa besar (1995), bangunan yang menggunakan aturan bangunan terbaru terbukti dapat bertahan.

kobe3Pemulihan akibat gempa bumi Kobe memakan waktu yang cukup lama (long-term recovery), bahkan tersulit bagi isu manajemen bencana. Selama delapan tahun, masyarakat Kobe baik disektor publik maupun di sektor swasta masih merasa belum pulih benar (fully recovered). Jumlah pekerja yang terlibat cukup banyak. Dalam memfasilitasi masa pemulihan yang panjang tersebut, pemerintah Jepang mengalokasikan dana US$ 80 Milyar pada tahun pertama. Dana ini dipergunakan untuk pemulihan infrastruktur dan fasilitatas umum. (Hayashi, 2003)

Tingkat kerusakan infrastruktur dan fasilitas pubnlik kurang lebih 35% dari total kerusakan yang ada. Selebihnya adalah rumah pribadi yang mencapai 60%. Dengan demikian maka sangat tidak memungkinkan dana pemerintah Jepang untuk membiayai seluruh proses pemulihan tersebut. Langkah yang diambil adalah menumbuhkan dan menggerakkan sektor swasta untuk pemulihan. Baca entri selengkapnya »

Kritisi Rumus PRB (3)

Posted on Updated on


Untuk tema resiko bencana sendiri terdapat setidaknya tiga usulan yang bisa dijadikan kerangka pikir. Banu Subagyo dari UNDP mengungkapkan bahwa bertemunya bahaya dan kerentanan tidak serta merta menimbulkan resiko. Senada dengan beliau tim Bakornas mengungkapkan, adanya unsur kemampuan masyarakat dapat mengurangi resiko bencana. Saya lebih setuju dengan istilah ketahanan. Dengan kata lain, semakin tahan terhadap bencana, maka resiko akan semakin kecil.

logika-prb

Risk assasment dalam ‘rumus’ PRB yang saya sampaikan dalam tulisan pertama (Kritisi Rumus PRB 1), tetap belum bisa dianggap sebagai rumus PRB. Rumus tersebut adalah penalaran logis yang muncul atas sejumlah faktor yang bekerja dalam munculnya resiko bencana. Untuk definisi sebelumnya sudah saya tulis dalam Kritisi Rumus PRB (2). Sebelum dilanjutkan terlalu jauh, saya membatasi tulisan ini dalam kerangka bencana alam. Baca entri selengkapnya »

Kritisi Rumus PRB (2)

Posted on Updated on


Berkaitan dengan tulisan sebelumnya, saya akan memaparkan beberapa definisi yang saya himpun dari berbagai sumber, dan masih ada kaitan dengan PRB. Cuplik sana cuplik sini, mungkin ada gunanya. Kalau ada yang kurang pas atau ada istilah baru tolong beri komentar ya..

Bencana didefinisikan

Sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faklor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU PB).

Menurut ISDR suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerusakan/kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi jiwa,materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakatuntuk mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. (ISDR, 2004)

suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumberdaya masyarakat untuk menanggulanginya. (MPBI, 2006)

Baca entri selengkapnya »

Kritisi Rumus PRB (1)

Posted on Updated on


Pernah bertemu rumus Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ini?


Menurut saya, rumus ini bukan rumus PRB dan atau rumus menghitung Risiko Bencana. Namun jika mau dipaksakan bisa bisa saja. Yang perlu dipahamkan disini adalah hubungan antar faktor penentu risiko bencana. ‘Rumus’ ini adalah pendekatan berfikirnya saja. Sedangkan jika diterapkan secara matematis tentusaja harus disertai dengan argumentasi yang lebih kuat dan lengkap. Faktor terpaan dan ketahanan belum masuk disana.

Pada beberapa kasus saya pernah menemui rumus ini dipakai dengan perbandingan yang sama (faktor: 1). Sehingga nilai kerentanan sebanding dengan bahaya, bagaimana jika terjadi jika bahaya 2x lebih besar energi dan kecepatannya?

PRB adalah Whats Next After The Risk Assesment? Lebih kompleks. Mengenai rumus ini pun saya belum setuju. Coba lihat, misalnya ada masyarakat yang tinggal disuatu kawasan dengan kondisi seperti ini:

  • Permukiman yang tinggal di 50 meter kanan kiri sungai–> vulnerability tinggi
  • Sungai sering banjir–> hazardnya juga tinggi

Jika dinilai dengan rumus diatas, PASTI risikonya tinggi. Tetapi lihat beberapa faktor ini : Baca entri selengkapnya »