rekonstruksi mahal

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Rekonstruksi itu lebih mahal

Posted on Updated on


Fenomena bencana seharusnya menjadikan kita belajar. Bukannya bagaimana nanti. Fokus pada penanganan darurat paska bencana tidak seharusnya dilakukan. Studi oleh Organization of America State (OAS), United States Agency for International Development (USAID) dan Caribbean Disaster Mitigation Project (CDMP) bahwa sektor ekonomi dan pembangunan di negara diarahkan pada investasi dibidang mitigasi bencana ternyata membuat ekonomi lebih tahan dibandingkan dengan semata-mata berkonsentras pada proses rekonstruksi (nantinya). Biaya untuk Rekonstruksi dibandingkan Baca entri selengkapnya »