Yogya

INDONESIA MOST LIVABLE CITY INDEX 2009

Posted on Updated on


Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia telah melakukan penelitian Indonesia Most Liveable City Index, untuk mengetahui persepsi tingkat kenyamanan hidup di kota yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia.

Dalam press releas yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Desember 2009, Sekjen IAP, Ir. Bernardus Djinoputro, mengatakan bahwa mayoritas besar kota-kota besar di Indonesia dinilai tidak nyaman oleh warganya.

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap warga di masing-masing kota diketahui bahwa Nilai rata-rata (mean) indeks adalah 54,17, dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 65,34 dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah adalah Kota Pontianak dengan indeks 43,65.

Laporan lengkap silakan download disini.

Kota – kota dengan indeks diatas rata–rata adalah : Yogyakarta, Manado, Makassar dan Bandung. Sedangkan kota – kota dengan indeks dibawah rata-rata adalah Jayapura, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, Palangkaraya, Jakarta, Pontianak. Berikut adalah indeks persepsi kenyamanan untuk setiap kota :

1 Yogyakarta 65.34
2 Manado 59.90
3 Makassar 56.52
4 Bandung 56.37
5 Jayapura 53.86
6 Surabaya 53.13
7 Banjarmasin 52.61
8 Semarang 52.52
9 Medan 52.28
10 Palangkaraya 52.04
11 Jakarta 51.90
12 Pontianak 43.65

Berdasarkan survey terhadap persepsi masyarakat yang telah dilakukan diketahui beberapa temuan yang cukup menarik, diantaranya adalah :
1. Kriteria Penataan Kota
Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangkaraya memiliki angka prosentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %. Kota Palangkaraya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Dari sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai.
Hal yang sebaliknya terjadi dengan Kota Bandung. Kota dengan persepsi terendah untuk aspek tata kota adalah Kota Bandung hanya 3 %. Artinya bahwa hanya 3 % responden warga Kota Bandung yang menganggap penataan kota Bandung baik, selebihnya 97 % menganggap aspek penataan Kota Bandung buruk.
Angka 3 % ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota, dan itu ada di Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa warga Kota Bandung sangat tidak puas dengan kondisi penataan kota Bandung sekarang. Salah satu hal yang dapat dilihat secara kasat mata adalah indikasi komersialisasi kota yang bergerak terlalu jauh yang merampas ruang-ruang publik yang tentu hal ini dinilai tidak baik oleh masyarakat kota.
Tentu saja indikasi ini harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder pembangunan Kota Bandung, baik pihak pemerintah, swasta, akademisi, praktisi dan pihak masyarakat dan swasta untuk ikut mengawal kondisi Tata Kota Bandung menuju penataan kota yang lebih baik.
Pada dasarnya, kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan dan keamanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian kriteria penataan kota ini berdampak besar terhadap aspek kehidupan perkotaan lainnya.

2. Kriteria Ketersediaan Lapangan Kerja.
Untuk kriteria ini warga Kota Jakarta memiliki persepsi yang paling rendah, Baca entri selengkapnya »

Iklan

Bencana tidak mau tahu…

Posted on Updated on


 

Tanggal 31 Agustus 2009 kemaren ketika saya buka Outlook saya, ada email dari pak djuni yang mengutip dari Pikiran rakyat dua hari sebelumnya. dalam email tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) untuk mengatasi dan mengkoordinasi penanggulangan bencana di provinsi itu.

DPRD Jawa barat telah mengesahkan pembentukan BPBD ini  dalam bentuk Perda tanggal 28 Agustus 2009. BPBD diharapkan sudah aktif terbentuk pada awal 2010 mendatang.

Kemudian komentar Pak Djuni: Sebenarnya dengan disahkannya Perda ttg BPBD Prov Jabar ini maka lembaga BPBD itu secara otomatis akan terbentuk. Tapi memang, utk dapat berfungsi suatu lembaga baru membutuhkan waktu dan sumber daya. 

Komentar saya: semoga bencana mau menunggu..

Dan benar. Ternyata bencana tidak mau menunggu, gempa bumi dg episentrum 142 Km Barat Daya Tasikmalaya, 2 September 2009 Pkl. 14.55 WIB menggunjang Jawa Barat. Tanpa ampun lebih dari 60 orang meninggal.

 Korban Gempa Jawabarat 2 Sept 09

Ada apa sebenanya dalam pembentukan BPBD? Jogja yang sudah diguncang sedemikian hebat dengan korban 100xlipat belum juga membentuk Badan ini. Saat ini tercatat baru 11 dari 33 propinsi yang membentuk.

Coba kita lihat di undang-undang penanggulangan bencana (UU no 24 tahun 2007) pasal 83 sampai dengan 85 :

Pasal 83

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.”

 

 Pasal 84

“Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.”

 

Pasal 85

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Undang-undang ini disahkan tanggal 26 April 2007. Sehingga Oktober 2008 seharusnya semua daerah (provinsi) sudah memiliki lembaga ini. Jika sampai saat ini belum terbentuk, bukankah itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk diberikan perlindungan terhadap bencana. Hak untuk selamat dari bencana, hak untuk memperoleh kesejahteraan. Baca entri selengkapnya »

Nilai, bagian dari intangible heritage…

Posted on Updated on


Nilai

Nilai, ragam maknanya, jika menengok kamus bahasa Indonesia mengandung terminologi

“harga dalam arti taksiran harga; harga sesuatu; angka kependalaman; kadar; mutu; banyak sedikitnya isi”.

Bagaimana jika kita membicarakan dan sedikit menganalisa mengenai nilai-nilai yang ada di sosial kemasyarakatan terutama di kawasan heritage, apakah juga mengandung pengertian yang sama? Jika kita asumsikan nilai di sosial kemasyarakatan merupakan harga sesuatu yang ada di masyarakat setempat maka akan lebih condong ke arah norma-norma, tata krama, aturan adat istiadat, dan sebagainya.

Terkadang nilai tersebut hadir tanpa kita sadari. Nilai sosial seperti norma, tata krama, aturan adat istiadat biasanya mengatur tentang sesuatu yang baik dan buruk di lingkungan masyarakat dan ini juga dapat berupa tradisi secara turun temurun dari nenek moyang, bahkan mungkin hal tersebut juga merupakan budaya masyarakat yang harus tetap dilakukan. Baca entri selengkapnya »